Omnimbus Law
Monologue

Omnimbus Law dan Taji Kolonialisme

Akan kuawali tulisan ini dengan permintaan maaf kerena dalam tulisan ini bakalan bermuatan kata-kata kasar. Kalau tidak berkenan, usah dibaca sekalian ya.

Dari judulnya udah ketebak lah garis besar yang jadi bahan bacotan dalam tulisan ini. Benar, Omnimbus Law baru aja disahkan dan polemik semakin  membara. Panas aku tuh, kesal sampe ke ubun-ubun lihat ada aturan yang begitu mudah dilegalkan tentang pebudakan modern.

Aku seperti kebanyak rakyat biasa lainnya yang gerah banget dibuatnya, tapi mereka melampiaskannya dengan berteriak di sosmed, sementara aku bakal berkoar-koar memuntahkan kemuakanku pada rezim pencitraan dan gurita dinasti yang gila ini melalui narasi panjang dalam blog sendiri.

Kalian pasti tahu lah, kenapa undang-undang ini disebut cilaka. Iya, secara emang cacat luar dalem makanya wajar aja bila UU sapu jagat ini ingin dijegal sampai batal. Coba aja pantau twitter, sosmed yang paling kompor seIndonesia raya, hastag penuh sama hujatan untuk para tikus berdasi.

Siapa yang tidak marah dikhianati begini. Kita berulang kali sakit hati dibuatnya karena pelegalan aturan yang sebetulnya ngawur. Kini para elit politik itu juga bikin heboh lagi. Di saat fokus negara lain tersedot dengan penanganan pandemi, para pejabat kita malah aji mumpung nih memperkuat posisi tahta mereka. Cerdik sekali memanfaatkan peluang di waktu krisis begini. Wabah belum tuntas, yang ada malah hajat hidup jutaan orang yang dibuatnya kelar, tega bener menikam ruang hidup rakyat sendiri.

Jelas, mereka itu silau dengan keabsolutan kekuasaan di tangan mereka. Kekuasaan membutakan hati nurani dan kemanusiaan para elit kita. Kekuasaan memberikan mereka akses bebas menggoyangkan kemutlakan ideologi negara kita. Benar adanya mereka sangat paham dengan hukum makanya begitu ada kesempatan menyisihkan aturan lama agar gerak-gerik mereka lebih fleksibel mengeruk keuntungan, ya pasti disikat habis.

Para penjagal berdasi itu sibuk membuat celah yang bisa mereka susupi agar diri mereka kebal dari jeratan hukum, agar mereka tidak bisa disalahkan, dan agar jeritan anak bangsa tidak lagi berdaya di negeri sendiri. Pejabat kita tidak terbuka pada negosiasi, mengabaikan aspirasi rakyat, mensetralkan kekuatan dan melanggar aturan secara legal dengan menerbitkan the new reverse rules yang semakin melemahkan sistem.

Omnimbus Law bukan hadir sebagai solusi ekonomi yang minus saat ini. Dia hadir sebagai pembenaran wataknya bandit elit. Ketara betul pemerintah secara terang-terangan pro cuma pada pemilik modal, pada sang pemilik kepentingan. Mereka itu wakil rakyat, jadi tugas mereka kan harusnya konsen untuk mensejahterakan rakyat, bukannya ada di pihak segelintir kaum oligarki yang balik menyengsarakan masyarakat dan menjarah kekayaan bumi pertiwi.

Negara kita adalah negara demokrasi, sayangnya disetir oleh otak-otak tirani selayaknya zaman kolonial yang otoriter memelintir aturan untuk menyentil nasib kelas bawah. Alih-alih negara hadir mensejahterakan kaum pekerja yang lemah dan butuh perlindungan, yang ada negara semakin mengendurkan proteksinya dengan dalih invenstasi. Negara berdiri sebagai budak korporasi yang mengincar harta di atas sengsara kaum marginal.

Bahkan rakyat sudah tidak lagi diberi ruang untuk mengritisi kelakuan bar-bar para maling berdasi ini lantaran mencabut hak gugat masyarakat. Tindak tanduk mereka serupa bener sama para penjajah dulu yang mengerahkan alat negara yakni aparat keamanan guna mengendalikan aksi protes yang bakalan terjadi menolak UU Cilaka ini.

Omnimbus Law ini bukan saja mencederai HAM dan melumpuhkan semangat reformasi tapi juga mengabaikan isu sosial budaya kearifan lokal yang akan menghancurkan lingkungan hidup secara nyata dengan membebaskan penjarahan alam tanpa menghiraukan potensi kerusakan ekosistem yang ditimbulkan.

Intinya UU Cilaka ini sesat. Tidak ada aspek Indonesia yang diakomodasi dalam aturan merugikan itu. Bisa menjungkir balikkan keadaan, warga negara menjadi asing di negeri sendiri, namun asing menjadi tuan tanah yang tak akan mungkin korporasi tidak memperbudak pekerja Indonesia. Edan bener, kapan nusantara kita ini akan maju bila bangsanya ditumbalkan untuk penimbunan kapital yang bahkan tidak untuk kita nikmati.

Wahai, bapak ibu yang terhormat, kurang pengertian apa kami ini yang rela memberikan suara pada pilihan yang hanya terbatas, dan kurang toleransi apa lagi bangsa ini yang sering membayar kalian hanya untuk tidur di jam kerja. Tapi mendingan kalian tidur selamanya sekalian saja daripada sekalinya ngasilin aturan cuma akan mengundang kerusuhan masa.

Kita tahu bahwa cita-cita kita terbebas dari korupsi masih bualan semata selama pemerintah terus menyediakan panggung untuk pihak oligarki. Namun, agaknya kita mesti aware sama krisis keadilan yang juga menjangkiti birokasi tanah ini, jangan pula kita biarkan taji tirani berbulu domba mengkebiri habis hak-hak kita sebagai warga negara akan penghidupan yang lebih layak.

4 Comments

    • Navia Yu

      Hahaha mental bandit ya mesti otaknya picik. Bukan cacat mental sih sebenarnya, lebih kelam aja nurani jadi siwer sama penderitaan kasta sudra. Hilang idelisme bela negaranya, ada juga bela-belain harta dan tahta. 🙁

      • Cuaday

        bagaimana bisa aspek lingkungan dilemahkan yg seharusnya lebih menjadi fokus pemerintah padahal di lingkungan lah kita tinggal, jadi percuma aja aspek lain ditingkatkan tapi tidak di barengi dgn aspek lingkungan nya. Kalo lingkungan nya rusak mau tinggal dimana lagi loh

  • Arata

    Sepertinya akal pemerintah sudah tidak sehat ya, tidak memikirkan masyarakat dan lingkungan kedepannya bagaimana. sangat sangat merugikan omnibus law ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *